Dominasi Maskulin dalam Hubungan Gender

Oleh: Wildanshah

“Aku mengidamkan agar kaum perempuan belajar menilai apa pun dengan cara pandang mereka sendiri dan bukan melalui mata laki-laki”- Annie Leclerc

Mitos yang mengakar dalam masyarakat kita, peran perempuan dan laki-laki sudah ditentukan secara biologis. Laki-laki umumnya diyakini ‘secara alamiah’ lebih mendominasi, berorietasi hierarkis dan haus kekuasaan, sebaliknya perempuan dilihat sebagai pemelihara, pengasuh anak dan berorientasi domestik. Memang, dalam ilmu genetika dan biokimia bahwa ada batas material, bersifat kimiawi atas beberbagai kemungkinan perilaku. Hormon contohnya, dalam tubuh manusia, ia berubah menjadi tombol yang mengaktifkan gen yang ‘memerintah’ otak dan tubuh, yaitu organ, perkembangan otot, struktur tulang dan lainnya. Juga diyakini bahwa hormon yang sama membentuk struktur otak kita sehingga laki-laki dan perempuan memiliki pola aktifitas otak yang berlainan, Berdampak pada pembentukan pola perilaku yang berbeda pula.

Kebijakan Publik dalam Prespektif Habermas : Potensi Demokrasi Deliberatif

Oleh : Dodi Faedlulloh

Avant Propos 

Pasca robohnya rezim orde baru semangat demokrasi masyarakat Indonesia semakin menguat. Bak anak ABG yang sedang mengalami puberitas, terjadi luapan kebebasan. Masyarakat jadi ingin lebih tahu dan sudah mulai berani menuntut ini-itu setelah puluhan tahun suara mereka dibungkam. Namun ditengah perjalanannya proses pembelajaran demokrasi seakan kembali layu, suara mereka lambat laun lenyap ditangan segelintir elit.

Demokrasi masih ada, tapi tak tentu arah. Seperti yang dikatakan oleh O’Donnell dan Schimitter (1993) yang menamakannya sebagai fase “transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana”. Sesat arah ini tentu tak bisa dibiarkan berlama-lama, sudah lebih dari satu dekade pasca rezim otoriter runtuh, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang.

Alangkah Kejamnya Negeri Ini

Oleh : Dodi Faedlulloh

"Manusia adalah mahluk paling sempurna dan juga mahluk yang paling kejam"

Seorang kawan saya yang kristiani tadi siang mengabarkan sebuah berita yang cukup mengagetkan. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dirusak massa. Bagaimana saya tidak terhentak, baru saja kemarin kita disuguhi berita duka tentang kekerasan di Cikeusik. Setidaknya ada empat orang yang menjadi korban “pembunuhan“ masa tersebut. Lantas, yang kini menjadi pertanyaan, lantas kemanakah hati nurani warga kita sekarang ?

Tadi pagi saya sempat melihat video kekerasan yang terjadi di Cikeusik. Pemandangan teriakan “Allahu akbar” diteriakan lantang dan seolah menjadi legitimasi perayaan kebrutlan yang dilakukan masa kepada jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Manusia-manusia itu seakan-akan menjadi manusia yang sedang menjalankan tugas suci untuk membunuh manusia lainnya dengan menggunakan dalih agama dan nama Tuhan. “Ini jelas pencemaran nama Tuhan !” tegas saya dalam hati.

KEKUATAN PENGETAHUAN OBJEKTIF

KEKUATAN PENGETAHUAN OBJEKTIF:
Kenapa Orang Kaya Cenderung Bodoh dan Orang Miskin Cenderung Berlawan?

Oleh : Nurani Suyomukti

“Pengetahuan memberi kita kekuatan, atau setidaknya perasaan bahwa kita memegang kendali”. (Julian Short )

Menganalisa adalah kegiatan yang manusiawi dan sekaligus menjelaskan eksistensi manusia yang berbeda dengan binatang atau benda mati. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, mengatakan bahwa nalarlah yang membedakan manusia dengan binatang, sedangkan seluruh fungsi tubuh yang lain sama dengan binatang. Binatang tak bisa menggunakan rasio, dan benda mati hanya menuruti perlakuan dari luar dirinya (dipindah kesana kemari sesuai keinginan kekuatan atau perlakuan di luar benda itu sendiri). Naluri (instink) utama manusia antara lain adalah rasai ingin tahu (curiousity).

Dari sini kita memperoleh satu gambaran dari manfaat berpikir kritis: Memiliki independensi (kemerdekaan) dan otonomi (kedaulatan) diri, tidak semata-mata tergantung pada kekuatan yang dijalankan orang lain.

Kita bisa melihat realitas masyarakat kita yang sejak dulu kala selalu diwarnai dengan kebodohan dan tidak memiliki analisa kritis. Mereka sangat mudah dijajah, dibohongi, dan dimanfaatkan oleh kekuatan yang menghisapnya dan mengambil keuntungan sendiri. Di jaman corak feodal dan kerajaan, tanpa berpikir rakyat begitu mudah dibohongi dan ditipu oleh para tuan tanah, kaum raja dan bangsawan, serta para pembantunya. Raja dianggap wakil Dewa atau Tuhan di muka bumi, hanya ia dan dan orang-orang sekitarnya yang berhak mendapatkan kekayaan: Rakyat jelata (tani hamba) harus bekerja keras dan hasilnya harus diserahkan pada kerajaan. Bahkan semua yang ada di muka bumi dianggap milik raja-raja, rakyat hanyalah budak. Kenapa penindasan semacam ini terjadi? Kenapa rakyat begitu menggantungkan nasibnya pada raja dan kaum bangsawan? Jawabannya jelas: karena mereka bodoh dan dibodohi, tidak dapat berpikir kritis, dan memang oleh para penindas berusaha ditumpulkan otaknya.

Sistem Demokrasi Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Suroto

Pendahuluan

Secara sederhana, konsep dari ekonomi kerakyatan itu adalah merupakan kata lain dari sistem demokrasi ekonomi kita, yaitu suatu sistem perekonomian yang tersusun dari, oleh dan untuk rakyat. Disebutkan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pemimpin atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Demikian bunyi penjelasannya secara eksplisit dari sistem demokrasi ekonomi kita.

Banyak model demokrasi ekonomi modern yang dianut oleh negara-negara di dunia. Dari model demokrasi konservatif, demokrasi liberal, maupun demokrasi sosial. Namun sebagai ciri khas yang melekat di dalam negara demokrasi kita sebagaimana disebutkan oleh Mohamad Hatta bahwa demokrasi kita adalah demokrasi cap rakyat dimana dasar demokrasi kita adalah berdasarkan pada kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa dan pemerintah sekali lagi musti bercermin dari hati nurani rakyat di dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan negara. Perbedaan yang kemudian ditegaskan sekali lagi oleh Hatta bahwa dasar demokrasi kita bukanlah pada semangat individualisme yang justru akan memperkuat semangat liberialisme dan kapitalisme sebagaimana diajukan oleh JJ.Rousseau, tapi adalah pada semangat kebersamaan di dalam arti kolektivitas bukan dalam kesepadanan.

Birokrasi: Hasrat, Kekuasaan, Kesadaran dan Pertentangan Kelas

Oleh: Wildanshah

Anda harus menjadi pembohong besar dan hipokrit besar manusia berpikir begitu sederhana, dan begitu banyak dikuasai oleh kebutuhan mendesaknya, sehingga orang yang penuh tipu daya akan selalu menemukan banyak orang yang siap ditipu (Machiavelli)

Birokrasi pada negara adalah bentuk kritalisiasi majunya sebuah peradaban masyarakat modern, dalam era modern ini masyarakat modern mengklaim mempunyai banyak hasrat akan kebutuhan, keinginan dan kepentingan agar terpenuhi. Karena itu, Michels menyatakan bahwa birokrasi merupakan kebutuhan bagi negara modern. Seperti halnya Michels, Hegel juga menyatakan bahwa negara merupakan sarana untuk kepentingan umum dimana didefinisikan sebagai suatu kepentingan yang berbeda dari kepentingan yang terpisah dan bersifat khusus dari para anggota masyarakat. Hegel memang beranggapan bahwa cita-cita bertemunya idealisme dan materialisme adalah sebuah Negara, sebagaimana dicatat oleh Tan malaka dalam bukunya yang berjudul madilog.

Dalam hal ini, birokrasi menjadi sebuah mekanisme penampungan kepentingan. Namun disisi lain, birokrasi tidak hanya bebicara tetang tata cara atau menejemen pembagian kerja dan pelaksaan tugas. lebih jauh dari itu, Mosca melihat fenomena birokrasi meliputi relasi kekuasaan dan merumuskannya sebagai teori elit, bisa dikata birokrasi menjadi arena perdebatan kekuasaan. Terlepas dari perdebatan kekuasaan, Menurut Mosca, masyarakat terbagi menjadi dua kelas yaitu: kelas yang berkuasa ( the ruling class) dan kelas yang diperintah (the ruled class). Kelas berkuasa berhak untuk mengatur segala sesuatu dan mengelolaan semua kepentingan untuk dilaksanakan atau tidak dengan memerintah kelas yang di perintahnya. Mekanisme ini terwujud dalam pembagian kerja dan kewenangan elit yang memerintah dan menggaji seperti pemerintahan birokratis yang disampaikan Mosca. Ini yang menjadi titik awal dimana sebuah birokrasi mulai mengalami diorientasi terhadap tujuannya ketika bertemu dengan hasrat kekuasaan.

Kembali ke Bhineka Tunggal Ika

Oleh : Dodi Faedlulloh

Saat saya masih SD, seringkali guru-guru saya menjelaskan bahwasanya semboyan negeri ini adalah bhineka tunggal ika. “Kita harus bangga nak, walaupun kita berasal dari banyak perbedaan namun kita bisa bersatu, kita mempunyai tujuan yang sama untuk negeri ini Indonesia !”, kurang lebih kalimat tersebut yang sering terlontar dari mulut guru-guru saya. Karena kata-kata itu diucapkan berulang kali sampai akhirnya masuk dibawah alam sadar saya tentang kebhinekaan negeri ini. Sembari disuguhi gambar-gambar tentang kekayaan kebudayaan Indonesia yang penuh warna seperti rumah adat, pakaian dan senjata tradisional khas masing-masing daerah saya pun mengangguk-anggukan kepala tanda kemengertian saya.

Saya yang saat itu sekitar berumur tujuh tahunan sudah mulai merasakan kebanggan yang luar biasa atas negeri ini. “Mah, Indonesia hebat ya, walau negeri ini luas dari Sabang sampai Merauke, orangnya tuh macem-macem tapi tetap bisa hidup damai ?”, itulah statement nasionalis perdana yang saya ucapkan kepada ibu tercinta, lalu ibu saya pun member tanggapan pernyataan saya itu dengan sebuah senyuman manis, sebagai simbolisasi kebahagiaan beliau karena memiliki anak yang sudah mampu berbicara demikian. Mungkin saat itu saya masih lucu-lucunya, jadi ketika saya dengan semangatnya meminta diajak untuk pergi jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia yang pernah saya dengar dikelas seperti Sabang, Merauke, Balikpapan, dan Makassar, Ibu saya pun langgsung memberiakan jawaban dengan kalimat : “iya, nanti mamah ajak kesana”.

Oase: Adzan Progresif di Televisi

Oleh : Yahya Zakaria

Ketika senja hampir berlalu, secara kebetulan saya masih termangu di depan kotak ajaib bernama televisi. Seperti biasa, stasiun tv di penguhjung senja, selalu memberikan waktu khusus selama beberapa menit bagi adzan maghrib untuk berkumandang. Tak ada yang beda memang, hanya saja ketika kita menetapkan pilihan pada stasiun TV berlabel TPI ketika adzan maghrib, maka kita kan mendapati visualisasi adzan maghrib yang berbeda dengan stasiun lainnya, visualisai yang unik dan memiliki makna yang tidak dangkal.

TPI lebih memilih visualisasi adzan maghrib dengan memberikan fakta-fakta medis mengenai wudhu dan sholat, dimana kelebihan-kelebihan yang didapat dari wudhu dan sholat secara rasional divisualisaikan. Misal, wudhu mampu meremajakan kulit, lalu sujud mampu memperlancar oksigen, dan lain sebagainya. Adzan maghrib di TPI memberikan fakta secara medis yang sangat masuk akal dari mulai kita wudhu, hingga setiap gerakan solat. Menurut saya, ini terobosan yang unik—meskipun tidak terbilang baru—yang patut diapresiasi, karena biasanya adzan di televisi hanya memvisualisasikan hiruk pikuk masjid, hiruk pikuk kota, aktivitas manusia modern dan pernak-perniknya, tidak lebih. Jemu.

Ibu Kota ? Kenapa Tidak Mencoba Ibu Desa

Oleh : Yahya Zakaria

Pro dan kontra mengenai pemindahan ibu kota Indonesia yang merebak akhir-akhir ini bukanlah tanpa sebab, titik jenuh kemacetan pada tahun 2014 yang diprediksi akan melumpuhkan transportasi Jakarta menjadi alasan utamanya, tidak ringan memang masalah transportasi di Ibu kota, tahun ke tahun beragam inovasi dilakukan untuk memecahkan masalah kemacetan; mono rail, busway hingga rekayasa lalu lintas, tetapi tetap saja hasilnya tidak memuaskan, kemacetan tetap bertahan hingga kini.

Mitos Listrik

Oleh : Yahya Zakaria

“anjrit, mati lampu lagi...”

“asu, PLN ora dadi kie lah...”

Putusnya aliran listrik atau yang kini kerap disebut mati lampu, seolah menjadi bencana bagi kita semua, berbagai umpatan dan cacian dari bibir kita selalu menyertai pemutusan aliran listrik, jejaring sosial pun tak kalah ramai, status facebook secepat kilat menjadi seragam ketika adanya pemutusan aliran listrik; mengumpat, mengeluh hingga menghujat instansi negara bernama PLN. Tak berlebihan memang jika pemutusan aliran listrik kini menjadi musuh besar masyarakat, karena listrik terlanjur menjadi penopang utama dari sektor industri, jasa bahkan institusi pendidikan.

Ketergantungan akan listrik memang tak pandang usia, seluruh golongan masyarakat selalu takut akan kegelapan, takut akan ketiadaan cahaya. Sejak usia dini, tak satupun individu luput dari sosialisasi penggunaan listrik dari sistem sosial masyarakat modern, baik keluarga, lingkungan bermain, hingga sekolah. Sehingga, wajar saja jika individu di tengah masyarakat modern menjadi gagap tanpa listrik.

Mungkin para penggagas dan penemu teknologi bernama listrik dahulu kala tidak bertujuan menjadikan listrik sebagai penopang utama kehidupan manusia, tetapi untuk mempermudah kehidupan, serta menjadikan aktivitas manusia mampu berjalan lebih panjang, karena pekatnya malam telah mampu ditaklukan.

***

Hari ini tanggal 2 Agustus 2010, harian Pikiran Rakyat dalam rubrik Selisik (hal: 30) melansir berita mengenai kampung adat di Jawa Barat, salah satunya mengenai Kampung Adat yang terkenal; Kampung Naga. Terdapat keunikan nilai di kampung tersebut, karena listrik hingga kini dilarang keras digunakan oleh penduduk kampung tersebut, “...listrik merupakan sumber kehancuran adat...” ucap salah satu pemangku adat Kampung Naga. Lebih lanjut, “...listrik berpotensi membuat warga kami pamewah-mewah...” (listrik berpotensi membuat warga kami saling bersaing dalam kemewahan), Pemangku Adat menambahkan. Itulah filosofi hidup masyarakat di Kampung Naga yang memandang teknologi sebagai penyebab utama kehancuran masyarakat, selain itu, masyarakat Kampung Naga dengan cermat melihat bahwa listrik merupakan jalan masuk satu-satunya (infrastruktur primer) dari teknologi yang digunakan oleh masyarakat modern, karena tanpa listrik, teknologi masyarakat modern tidak akan mampu berkembang.

Tidak sedikit memang nilai-nilai yang mampu kita pelajari dari masyarakat Kampung Naga, bahkan jika kita bandingkan dengan pemikir Teori Kritis mahzab Frankfurt, nilai yang ditawarkan tidaklah jauh berbeda, dimana para pemikir generasi pertama Teori Kritis; Adorno dan Horkheimer melihat teknologi sebagai herrschaft (penindasan atau dominasi total) dalam masyarakat modern, sehingga individu dalam masyarakat modern tidak akan mampu mengelak dari cengkraman teknologi, teknologi layaknya rezim fasis-totalitarian yang tidak memberikan celah sedikitpun pada individu yang kritis.

Lebih lanjut, dalam pandangan Masyarakat Kampung Naga, Listrik bukan hanya menjadi penyebab utama berkembangnya teknologi masyarakat modern, tetapi juga menjadi tonggak awal persaingan kemewahandi masyarakat, karena seperti yang diungkapkan pemikir teori kritis generasi pertama, teknologi merupakan sebuah dominasi total, dimana individu tidak akan mampu mengelak, sekali terjerat arus teknologi, maka konsumsi akan hal-hal yang baru menjadi tidak terelakan. Masyarakat modern dengan teknologinya kini memang identik dengan konsumsi, saya berbelanja, maka saya ada, karena teknologi modern selalu mengagungkan kebaruan-kebaruan dan menjadikannya seolah-olah kebutuhan primer manusia. Masyarakat Kampung Naga dengan kearifannya memilih untuk memboikot infrastruktur primer teknologi masyarakat modern; listrik, demi menjauhkan diri dari keabu-abuan, menjauhkan diri dari konsumsi berlebih, menjauhkan diri dari “kacaunya kebutuhan manusia”, dalam bahasa Superman Is Dead adalah anarki.

Listrik memang tak hanya sekedar listrik, Ia sangat kompleks dan mampu merubah manusia tanpa sadar sama sekali. Bahkan Kini listrik telah menjadi mitos, karena listrik kehilangan maknanya, telah dicuri maknanya, listrik bukan lagi sekedar pelengkap kebutuhan manusia, tetapi telah (terlanjur) menjadi kebutuhan dasar manusia modern, menjadi tonggak awal berdirinya masyarakat konsumsi dan menjadi kekuasaan.

*) Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman

Dilematisme Seragam

Oleh: Wildanshah

“Apa yang kau pelajari disekolah hari ini, anakku? Apa yang kau pelajari disekolah hari ini, anaku? Aku di ajari bahwa Washinton tidak pernah berdusta, Aku diajari bahwa tentara itu tidak gampang mati, Aku diajari bahwa setiap orang punya kebebasan, begitulah yang diajarkan guruku. Itulah yang aku pelajari di sekolah hari ini, itulah yang aku pelajari di sekolah...” inilah kutipan dari lirik lagu Tom Paxton yang dinyanyikan Pete Seeger. Namun sangat miris, lagu ini tidak berdengung merdu saat kenyataan di Indonesia yang mayoritas masyarakat tidak mampu mengeyam pendidikan karena pendidikan semakin mahal. Layaknya mitos, Uang seolah-olah menjadi peri yang mengabulkan cita-cita dan mimpi seseorang. Dalam negeri ini, seragam menjadi lebih berharga dari pada esenssi dan tujuan pendidikan.

Seragam saat ini menjadi sebuah simbol dalam dunia pendidikan di indonesia. Layaknya sebuah fashion, seragam mampu mencitrakan sebuah identitas dimana seragam menunjukan nilai sosial dan status sosial. Namun tidak hanya itu, dalam simbolisasi seragam juga tersimpan ideologi yang tersembunyi. Dengan demikian, mekanisme gerak ideologi beriringan dengan sebuah interaksi simbolik dan menjadikan sebuah konstruksi sosial yang mempengaruhi tindakan dan interaksi ketika sebuah simbol dilekatkan, karena manusia akan bertindak terhadap sebuah simbol ketika ia mampu mengartikan dan memaknainya.

Kenyataannya seragam dalam dunia pendidikan di Indonesia hanya sebagai bahan untuk mengidentifikasi peran sosial. Seragam tidak dimaknai melalui proses interpretasi dan akhirnya tidak ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap sebuah sistem pendidikan. Seragam dalam dunia pendidikan hanya sebuah simbol untuk mendefinisikan peran sosial. Seandainya seragam ini dimaknai sebagai simbol yang mempunyai nilai universal dan dimaknai dengan lebih baik akan berdampak positif terhadap perilaku murid untuk berinteraksi dan bertindak layaknya seorang yang sangat terpelajar dan seragam akan menjadi kontrol dari perilaku pelajar yang menyimpang.

Memang dilematis ketika ada penyeragaman ini, disatu sisi seragam bisa menjadi sebuah kontrol perilaku dan di sisi lain seragam tidak terlalu subtansial dalam proses pembelajaran untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam kasus ini, cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lagi-lagi terbentur oleh permasalah anggaran. Sangat di sayangkan ketika warga negara harus “ter-cekik” seragam yang mahal untuk mencoba bernafas menghirup udara sekolahan. Bahkan, ada yang mati “ter-cekik” karena tidak mampu membeli seragam untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya, banyak yang menjadi korban dari biaya seragam yang mahal.

Dapat diresapi, bahwa masih banyak anak bangsa yang putus sekolah karena dampak dari biaya pendidikan mahal. Seharusnya pemerintah lebih responsif dalam permasalah yang menjadi gejala akut dalam dunia pendidikan. Selain itu, dalam menentukan anggaran pendidikan sebaiknya pemerintah menggunakan bentuk partisipatory budgeting system, yakni bentuk sistem yang mengikutsertakan peran publik dalam proses menentukan anggaran dan transparansi lewat proses yang lebih demokrasi.

Asumsi dasar bentuk sistem anggaran berbasis partisipasi adalah publik sebagai pihak yang paling berhak untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran yang dimiliki pemerintah, sehingga publik mempunyai ruang yang besar untuk mengatur sebuah anggaran pemerintahnya untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat bersinergi dengan aspirasi rakyat untuk menyelesaikan permasalahan publik dalam hal anggaran pendidikan sekolah. Walaupun, dalam kenyataannya pemerintah memang lebih menyukai mengalokasikan penganggarannya sendiri ketimbang melibatkan partisipasi publik. Karena itu, pengagaran jenis partisipasi menuntut sebuah komitmen dari pemerintah.

Perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah sebuah ornamen yang berdiri indah dan hanya dapat dilihat tanpa dimiliki. Sistem pendidikan memang sangat kompleks dan pendidikan di Indonesia memiliki banyak rintangan dalam perjalanannya. Sehingga, pemerintah bersamaan dengan publik harus memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan. Melihat realitas pendidikan yang semakin komersil menjadikan kita harus responsif melihat pengagaran secara menyeluruh tidak hanya pengagaran dalam hal pendidikan melainkan pengangaran pembangunan yang lain dengan tidak menegasikan begitu saja. Pada akhirnya lagi-lagi, pemerintah sebagai ujung tombak dari pemenggang kebijakan harus mampu memahami segala permasalahan dengan maksud agar pemerintah dapat menentukan prioritas utama yakni, pendidikan untuk semua warga negara bukan seragam untuk semua warga negara.

Sejatinya tujuan pendidikan tidak hanya sebuah proses membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu (pencerahan). Namun, pendidikan sebagai character buildding nation (pembentuk sebuah bangsa). Apa bila kita cermati, pendidikan adalah sebuah media pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, seragam (symbol) bukanlah hal yang sangat subtansial dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena proses pendidikan yang hakiki adalah proses pemberubahan mind set perserta didik sebagai`agent of enlightment.

*) Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.