Kebijakan Publik dalam Prespektif Habermas : Potensi Demokrasi Deliberatif

Oleh : Dodi Faedlulloh

Avant Propos 

Pasca robohnya rezim orde baru semangat demokrasi masyarakat Indonesia semakin menguat. Bak anak ABG yang sedang mengalami puberitas, terjadi luapan kebebasan. Masyarakat jadi ingin lebih tahu dan sudah mulai berani menuntut ini-itu setelah puluhan tahun suara mereka dibungkam. Namun ditengah perjalanannya proses pembelajaran demokrasi seakan kembali layu, suara mereka lambat laun lenyap ditangan segelintir elit.

Demokrasi masih ada, tapi tak tentu arah. Seperti yang dikatakan oleh O’Donnell dan Schimitter (1993) yang menamakannya sebagai fase “transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana”. Sesat arah ini tentu tak bisa dibiarkan berlama-lama, sudah lebih dari satu dekade pasca rezim otoriter runtuh, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang.

Demokratisasi Layanan Publik

Oleh : Suroto

Tuntutan masyarakat atas demokratisasi bentuk-bentuk layanan publik terlihat terus mengejala seiring dengan bergulirnya wacana demokrasi. Institusi-institusi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, pengaman sosial, transportasi, air dll dituntut adanya transparansi, keterlibatan, dan juga pembiayaan yang murah bahkan bila dimungkinkan malah gratis seperti dalam fungsi layanan utama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan layanan publik yang demokratis, setidaknya harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut ; berorientasi pada pelayanan terbaik (benefit oriented), nirlaba (non-profit), ada jaminan partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan, dijamin adanya kesetaraan atas partisipasi orang (one man one vote), perlindungan dana kembali (economic patrone refund) dari yang dibayarkan masyarakat, pertanggungjawaban pada masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan, tidak ada pembedaan (non-diskriminasi) dan keberpihakan pada yang lemah.

Negara Yang Belajar Demokrasi ( Demokrasi Kita, Baru Belajar )

Oleh: Wildanshah

Dukungan rakyatlah yang meminjamkan kekuasaan pada institusi suatu negara dan dukungan ini merupakan kelanjutan dari persetujuan untuk mewujudkan hukum untuk memulai… semua intitusi politik merupakan manifestasi dan materialisasi kekuasaan; mereka membatu dan hancur begitu kekuasaan yang hidup dari orang tidak lagi mendukung mereka. Ini yang dimaksud Madison ketika mengatakan “ semua pemerintah bersandar pada opini”.- Hannah Arendt[1]

Cerita Pendek Sebagai Tahapan Belajar

Indonesia hadir setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, mulai saat itu pula demokrasi bergulir ditanah ibu pertiwi. Demokrasi, negeri ini menganut paham tetang makna kosensus dan musyawarah. Disaat yang bersamaan demokrasi selalu memiliki wajah berbeda tergantung siapa dan bagaimana para pemimpin mendandani wajah demokrasi. Pada masa orde lama, negeri ini dikenalkan sebuah demokrasi terpimpin. Cukup aneh ketika sebuah demokrasi menjadi keputusan yang sentralistik. Walaupun disisi lain, memang demokrasi terpimpin harus dilakukan pada masa kepemimpinan Soekarno yang memfokuskan diri pada semangat membangun persatuan ditengah keragaman kebudayaan, dipembukaan euphoria kemerdekaan untuk mempertahankan satu hal yakni kedaulatan Indonesia.