Koperasi Pendidikan : Sebuah Alternatif Pendidikan

Oleh : Dodi Faedlulloh

Avant Propos 

Konstitusi negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Adalah suatu keniscayaan bila negara harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. Namun ternyata apa yang telah menjadi amanah tersebut kini seakan dilupakan. Berbagai macam permasalahan pendidikan terus bertumpuk, semakin hari semakin membesar dan menjadi sulit untuk diselesaikan.

Membincangkan masalah pendidikan di Indonesia memang sangat complicated. Bak benang kusut, butuh kesabaran dan kejelian untuk kembali meluruskannya. Dari hal kualitas, fasilitas, akses sampai bentuk komersialisasi pendidikan menjadi menu utama yang disajikan dalam daftar rincian masalah. Pendidikan telah menjelma menjadi komoditas, diperjualbelikan yang terpampang di etalase ekslusif ‘mall pendidikan’ bernama sekolah ataupun perguruan tinggi.

KEKUATAN PENGETAHUAN OBJEKTIF

KEKUATAN PENGETAHUAN OBJEKTIF:
Kenapa Orang Kaya Cenderung Bodoh dan Orang Miskin Cenderung Berlawan?

Oleh : Nurani Suyomukti

“Pengetahuan memberi kita kekuatan, atau setidaknya perasaan bahwa kita memegang kendali”. (Julian Short )

Menganalisa adalah kegiatan yang manusiawi dan sekaligus menjelaskan eksistensi manusia yang berbeda dengan binatang atau benda mati. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, mengatakan bahwa nalarlah yang membedakan manusia dengan binatang, sedangkan seluruh fungsi tubuh yang lain sama dengan binatang. Binatang tak bisa menggunakan rasio, dan benda mati hanya menuruti perlakuan dari luar dirinya (dipindah kesana kemari sesuai keinginan kekuatan atau perlakuan di luar benda itu sendiri). Naluri (instink) utama manusia antara lain adalah rasai ingin tahu (curiousity).

Dari sini kita memperoleh satu gambaran dari manfaat berpikir kritis: Memiliki independensi (kemerdekaan) dan otonomi (kedaulatan) diri, tidak semata-mata tergantung pada kekuatan yang dijalankan orang lain.

Kita bisa melihat realitas masyarakat kita yang sejak dulu kala selalu diwarnai dengan kebodohan dan tidak memiliki analisa kritis. Mereka sangat mudah dijajah, dibohongi, dan dimanfaatkan oleh kekuatan yang menghisapnya dan mengambil keuntungan sendiri. Di jaman corak feodal dan kerajaan, tanpa berpikir rakyat begitu mudah dibohongi dan ditipu oleh para tuan tanah, kaum raja dan bangsawan, serta para pembantunya. Raja dianggap wakil Dewa atau Tuhan di muka bumi, hanya ia dan dan orang-orang sekitarnya yang berhak mendapatkan kekayaan: Rakyat jelata (tani hamba) harus bekerja keras dan hasilnya harus diserahkan pada kerajaan. Bahkan semua yang ada di muka bumi dianggap milik raja-raja, rakyat hanyalah budak. Kenapa penindasan semacam ini terjadi? Kenapa rakyat begitu menggantungkan nasibnya pada raja dan kaum bangsawan? Jawabannya jelas: karena mereka bodoh dan dibodohi, tidak dapat berpikir kritis, dan memang oleh para penindas berusaha ditumpulkan otaknya.

Dunia Begitu Tegak: [S]amin

Oleh : Yahya Zakaria

Samin namanya, Ia pemuda yang dilahirkan dari rahim masyarakat modern. tidak perlu ditanya, televisi merupakan sahabatnya yang paling setia, selain itu, handphone menjadi barang paling intim melampaui apa saja. Layaknya pemuda kebanyakan, Samin memiliki cita-cita serta harapan yang tertanam kuat di dalam kepalanya, menjadi sarjana, lantas secara formal bekerja. Terdengar standar, terlalu biasa, karena jutaan pemuda di luar sana juga memiliki harapan yang tidak jauh berbeda, tapi itulah Samin.

Di tengah usianya yang mendekati 24 tahun, Samin di ujung tanduk, selangkah lagi menuju perhelatan besar gengsi: wisuda sarjana. Tak jarang, Ia sengaja meluangkan waktu untuk berpikir keras menyusun strategi dalam rangka menghadapi dunia baru yang kejam, konon katanya, kerja. Samin dengan mimpinya terus menapaki riak waktu, hingga toga bersarang di atas tempurung kepalanya, yang bertahun-tahun telah terasah oleh ratusan teori dari bangku kuliah. Tangis kedua orang tuanya meledak karena bangga, sekaligus sebagai bentuk harapan agar Samin mampu menjadi tunas kebanggaan keluarga. Drama.

Samin kencang melaju, terus, tak kenal lelah. Satu per satu mimpinya tergapai, kerja dan jabatan diraihnya. Hingga suatu ketika, Samin kelelahan, Ia mencapai puncak kepenatan. Semua hal yang telah diraihnya mendadak hambar, tanpa makna, Samin menjadi mayat berjalan, seolah tanpa tujuan. Ia termenung di bawah senja yang enggan memancarkan cahaya, sebatang rokok terselip persis di jemarinya, dengan kemeja berwarna lembut berlengan panjang yang digulung hingga ke sikut, Samin terlihat kusut. Di kepalanya bersemayam tanya.

Dilematisme Seragam

Oleh: Wildanshah

“Apa yang kau pelajari disekolah hari ini, anakku? Apa yang kau pelajari disekolah hari ini, anaku? Aku di ajari bahwa Washinton tidak pernah berdusta, Aku diajari bahwa tentara itu tidak gampang mati, Aku diajari bahwa setiap orang punya kebebasan, begitulah yang diajarkan guruku. Itulah yang aku pelajari di sekolah hari ini, itulah yang aku pelajari di sekolah...” inilah kutipan dari lirik lagu Tom Paxton yang dinyanyikan Pete Seeger. Namun sangat miris, lagu ini tidak berdengung merdu saat kenyataan di Indonesia yang mayoritas masyarakat tidak mampu mengeyam pendidikan karena pendidikan semakin mahal. Layaknya mitos, Uang seolah-olah menjadi peri yang mengabulkan cita-cita dan mimpi seseorang. Dalam negeri ini, seragam menjadi lebih berharga dari pada esenssi dan tujuan pendidikan.

Seragam saat ini menjadi sebuah simbol dalam dunia pendidikan di indonesia. Layaknya sebuah fashion, seragam mampu mencitrakan sebuah identitas dimana seragam menunjukan nilai sosial dan status sosial. Namun tidak hanya itu, dalam simbolisasi seragam juga tersimpan ideologi yang tersembunyi. Dengan demikian, mekanisme gerak ideologi beriringan dengan sebuah interaksi simbolik dan menjadikan sebuah konstruksi sosial yang mempengaruhi tindakan dan interaksi ketika sebuah simbol dilekatkan, karena manusia akan bertindak terhadap sebuah simbol ketika ia mampu mengartikan dan memaknainya.

Kenyataannya seragam dalam dunia pendidikan di Indonesia hanya sebagai bahan untuk mengidentifikasi peran sosial. Seragam tidak dimaknai melalui proses interpretasi dan akhirnya tidak ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap sebuah sistem pendidikan. Seragam dalam dunia pendidikan hanya sebuah simbol untuk mendefinisikan peran sosial. Seandainya seragam ini dimaknai sebagai simbol yang mempunyai nilai universal dan dimaknai dengan lebih baik akan berdampak positif terhadap perilaku murid untuk berinteraksi dan bertindak layaknya seorang yang sangat terpelajar dan seragam akan menjadi kontrol dari perilaku pelajar yang menyimpang.

Memang dilematis ketika ada penyeragaman ini, disatu sisi seragam bisa menjadi sebuah kontrol perilaku dan di sisi lain seragam tidak terlalu subtansial dalam proses pembelajaran untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam kasus ini, cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lagi-lagi terbentur oleh permasalah anggaran. Sangat di sayangkan ketika warga negara harus “ter-cekik” seragam yang mahal untuk mencoba bernafas menghirup udara sekolahan. Bahkan, ada yang mati “ter-cekik” karena tidak mampu membeli seragam untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya, banyak yang menjadi korban dari biaya seragam yang mahal.

Dapat diresapi, bahwa masih banyak anak bangsa yang putus sekolah karena dampak dari biaya pendidikan mahal. Seharusnya pemerintah lebih responsif dalam permasalah yang menjadi gejala akut dalam dunia pendidikan. Selain itu, dalam menentukan anggaran pendidikan sebaiknya pemerintah menggunakan bentuk partisipatory budgeting system, yakni bentuk sistem yang mengikutsertakan peran publik dalam proses menentukan anggaran dan transparansi lewat proses yang lebih demokrasi.

Asumsi dasar bentuk sistem anggaran berbasis partisipasi adalah publik sebagai pihak yang paling berhak untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran yang dimiliki pemerintah, sehingga publik mempunyai ruang yang besar untuk mengatur sebuah anggaran pemerintahnya untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat bersinergi dengan aspirasi rakyat untuk menyelesaikan permasalahan publik dalam hal anggaran pendidikan sekolah. Walaupun, dalam kenyataannya pemerintah memang lebih menyukai mengalokasikan penganggarannya sendiri ketimbang melibatkan partisipasi publik. Karena itu, pengagaran jenis partisipasi menuntut sebuah komitmen dari pemerintah.

Perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah sebuah ornamen yang berdiri indah dan hanya dapat dilihat tanpa dimiliki. Sistem pendidikan memang sangat kompleks dan pendidikan di Indonesia memiliki banyak rintangan dalam perjalanannya. Sehingga, pemerintah bersamaan dengan publik harus memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan. Melihat realitas pendidikan yang semakin komersil menjadikan kita harus responsif melihat pengagaran secara menyeluruh tidak hanya pengagaran dalam hal pendidikan melainkan pengangaran pembangunan yang lain dengan tidak menegasikan begitu saja. Pada akhirnya lagi-lagi, pemerintah sebagai ujung tombak dari pemenggang kebijakan harus mampu memahami segala permasalahan dengan maksud agar pemerintah dapat menentukan prioritas utama yakni, pendidikan untuk semua warga negara bukan seragam untuk semua warga negara.

Sejatinya tujuan pendidikan tidak hanya sebuah proses membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu (pencerahan). Namun, pendidikan sebagai character buildding nation (pembentuk sebuah bangsa). Apa bila kita cermati, pendidikan adalah sebuah media pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, seragam (symbol) bukanlah hal yang sangat subtansial dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena proses pendidikan yang hakiki adalah proses pemberubahan mind set perserta didik sebagai`agent of enlightment.

*) Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Mendambakan Pendidikan Gratis : Belajar dari Jembrana

Oleh : Dodi Faedlulloh

Membicarakan problematika pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu dipenuhi dengan kontroversi. Dari wacana pendidikan gratis ataupun pendidikan murah terus digembar-gemborkan, namun sayangnya kebanyakan hanyalah dalam tataran wacana saja.

Pendidikan dengan ruang lingkup yang luas secara terus menerus dikaji dan diperdebatkan. Dari hal kualitas sampai dengan “harga” terus menerus diperdebatkan. Berbagai macam peraturan dan perundang-undangan hadir mengenai pendidikan di Indonesia. Padahal seiring waktu perubahan terjadi dimana-mana, tantangan global adalah suatu keniscayaan dalam konteks kekinian, oleh karena itu pendidikan sebagai salah satu bentuk cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan guna mengadaptasi perubahan situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa sadar bahwa untuk mencapai tujuan negara tersebut sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Kesadaran dari para pendiri bangsa patutnya kita lanjutkan dengan mengemas sedemikian rupa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Namun permasalahannya kini tidak hanya sekedar masalah “pengemasan” justru hal-hal yang sejatinya bersifat mendasar yakni : akses pendidikan.

Berbagai problematika muncul dan terus membebani dunia pendidikan nasional kita. Mulai dari sarana pendidikan yang kondisinya memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Secara komparatif mutu pendidikan nasional kita masih kalah bersaing jika dibandingkan dengan mutu pendidikan negara-negara lain.

Diantara sekian banyaknya permasalahan yang menyerang sektor pendidikan di Indonesia adalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal ini memang suatu kewajaran dan pemandangan yang sudah dianggap biasa di Indonesia. Namun sayang, yang dianggap biasa ini justru berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Bagaimana tidak, dengan ketidak-mampuan masyarakat mengakses pendidikan karena faktor lemahnya ekonomi ini menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan yang terus meraja lela di bumi pertiwi. Secara tidak langsung keberlangsungan pembangunan di Indonesia akan terhambat karena tak ada regenerasi yang baik sebagai penerus pembangunan di Indonesia.

Diantara polemik tentang pendidikan, muncul satu nama kabupaten yang kini banyak dikenal oleh masyarakat luas, yakni Jembrana. Program yang diusung oleh Kabupaten Jembrana ini adalah pendidikan bersubsidi. Pada asal muasalnya pendidikan bersubsidi terus menjadi kajian kontroversi. Namun Kabupaten Jembrana, Bali ternyata sukses besar dalam menerapkan pola pendidikan bersubsidi di kalangan siswa-siswinya, baik di tingkat SD maupun SMP. Yang jelas, kunci keberhasilan tersebut pada akhirnya terletak pada peran aktif pemerintah kabupaten setempat dalam mendukung dan membantu agar kegiatan belajar-mengajar tersebut berjalan lancar, tanpa harus menarik biaya pendidikan dari kalangan yang tidak mampu.

Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Jembrana. Ini yang patutnya dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyadari bahwa investasi sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Jembrana. Kegagalan pendidikan dapat menyebabkan keterbelakangan dan keterpurukan sehingga terancam kehilangan sebuah generasi (lost generation).

Untuk mengarahkan pembangunan termasuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana merumuskannya dalam sebuah Visi Kabupaten Jembrana sebagai berikut “terwujudnya masyarakat Jembrana yang bahagia dan sejahtera, berkeadilan dan berbudaya yang dilandasi iman dan taqwa serta didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki semangat Mekepung untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana yang bersentuhan langsung dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana, memiliki visi dinas yang merupakan penjabaran dari visi kabupaten menjadi landasan operasional dalam pembangunan pendidikan. Adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut “terwujudnya pendidikan yang berbudaya, merata, bermutu, efektif dan efisien serta relevan dengan kebutuhan masyarakat”.

Sampai saat ini Bupati Jembrana, I Gede Winasa menerapkan kebijakan pendidikan bersubsidi bagi warganya. Dampaknya terhadap pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah di wilayah berpenduduk 250 ribu orang itu sungguh luar biasa. Selain mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan, kebijakan itu juga menimbulkan kebiasaan baru di kalangan sekolah untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang lebih terencana, efektif dan efisien.

Komitmen Pemimpin

Pada awalnya pendidikan bersubsidi sempat memunculkan kontoversi. Namun pada akhirnya Kabupaten Jembrana, Bali sukses membuktikan bahwa pola pendidikan bersubsidi ini bisa diterapkan dan bukan hanya sebuah kebijakan populis yang hanya akan menguntungkan posisi bupati kepala daerah (I Gede Winasa) agar lebih popular di mata masyarakat

Kunci keberhasilan tersebut tiada lain terletak pada peran aktif pemerintah kabupaten setempat dalam mendukung dan membantu agar kegiatan belajar-mengajar tersebut berjalan lancar, tanpa harus menarik biaya pendidikan dari kalangan yang tidak mampu.

Kabupaten Jembrana merupakan satu- satunya daerah di Indonesia yang berani membebaskan sekolah negeri dari semua bentuk pungutan. Di lain tempat pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah sering berkoar-koar telah membebaskan seluruh siswa dari SPP. Realitanya justru sebaliknya. SPP dihapus, tetapi pungutan bertambah. Akibatnya banyak sekolah negeri yang saat ini memasang tarif jauh lebih mahal dibandingkan sekolah swasta. Dampak ikutannya sudah pasti. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan makin tertutup.

Pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil. Andai kata semua pemimpin di Indonesia mempunyai kemauan dan komitmen yang kuat, pendidikan gratis bukanlah suatu hal yang utopis, setidaknya ini telah dicontohkan oleh pemerintah daerah Jembrana. Ada baiknya para pemimpin daerah segera menghilangkan egosentirsmenya, lihatlah satu bukti nyata. Jembrana yang dulunya hanyalah daerah kecil namun kini telah mampu membuktikan diri bahwa pemerintah seharusnya mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada warganya, bukan justru dikomersialisasikan.

Satu kata yang menjadi hal penting disini : komitmen pemimpin. Di Jembrana ada sesosok I Gede Winarsa yang menjadi seorang pemimpin dengan komitmen nilai yang tinggi. “Kalau mau pasti bisa”, itu jargon yang selalu dikumandangkan olehnya. Hebat memang, harus ada sesosok pemimpin yang demikian, yang benar-benar peduli dan memperhatikan warganya. Jadi kini, kalau Jembrana bisa kenapa yang tidak bisa ? []

*) Penulis adalah  pengelola Jurnal Kolektif. Pegiat Koperasi , tinggal di Tasikmalaya